Bandung - persis.or.id, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan (HMK) PP Persis, KH. Uus Muhamad Ruhiyat, M.Pd, menyebutkan akan fokus pada penguatan konsolidasi internal bidang.
Dikatakan olehnya, untuk melaksanakan program yang hendak dijalankan diperlukan sebuah regulasi dari pimpinan pusat agar tidak berbenturan dengan nidzam jamiyyah.
Dakwah digital dinilai penting dan strategis untuk pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi saat ini.
“Pesan dakwah akan lebih luas jangkauannya saat teknologi dimanfaatkan dengan baik dan profesional”, tambah Uus.
Selain itu fasilitas yang mumpuni disebutkan oleh ketua HMK PP Persis itu, diperlukan guna mengakomodir reporter yang akan meliput acara bidang.
Langkah kongkritnya, juga diterangkan oleh Uus. Ia mengatakan bidang kominfo beberapa waktu lalu telah berkolaborasi dengan Kementrian Kominfo RI mengadakan Seminar Dakwah Diigital.
“Seminar itu jelas berguna untuk mengoptimalkan para asatidz Persis untuk lebih giat lagi dakwah di media sosial dan juga untuk menangkal Hoax”, ungkapnya, di acara Musykernas IV PP Persis, Ahad (09/12/2018).
Guna mempermudah kinerja kerja para tim web persis, ketua HMK akan berusaha untuk memfasiltasi kebutuhan tim.
“Tentunya akan terus berkordinasi dengan bendahara umum PP Persis”, tambah Uus.
Dengan adanya gerakan dakwah berbasis teknologi itu, Uus menilai efek jangkauannya jauh meluas. Ia menyebutkan diantara contohnya adalah pengajian ahad di viaduct.
“Responnya berdatangan dari dalam dan luar negeri. Sampai ada alumni jamaah haji KBIH dari Selandia baru sengaja datang ke Bandung, juga jamaah di Malaysia pun rutin nonton bareng pengajian Ahad dan pembaca web kita satu tahun terkahir ini sebanyak 2,6 juta, ini perlu perhatian serius dari pusat,” ujarnya.
Selain dari garapan Kominfo, Uus memaparkan program dari garapan Hubungan Luar Negeri (Hubluneg), Hubungan antar Organisasi, dan Konsultasi Bantuan Hukum. Dari setiap fokus garapan memiliki program-program yang perlu dipadukan dengan bidang lain.
Hubluneg PP Persis, dikatan Uus memiliki program bagaimana caranya untuk merawat Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) di setiap negara.
Ia menyampaikan, melakukan komunikasi secara intens dengan PCI itu, perlu adanya kebijakan dari jamiyyah.
Selanjutnya ia membahas Konsultan Bantuan Hukum (KBH) Persis, ada program santri sadar hukum, bantuan konsultasi hukum.
Terakhir, Ketua HMK PP Persis itu pun membahas bidgar Hubungan Lembaga dan Organisasi yang berinisiasi untuk mengadakan seminar yang mengundang ormas lain di Indonesia. (RF/TG)
