Negara harus memiliki kapasitas untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor-sektor strategis, sementara masyarakat harus memperoleh ruang yang adil untuk berpartisipasi, berproduksi, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan.
Dalam konteks tersebut, ekonomi kerakyatan bukanlah sekadar istilah politik atau jargon pembangunan. Ekonomi kerakyatan merupakan konsekuensi dari amanat konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, serta berbagai kelompok ekonomi produktif lainnya harus memiliki kesempatan yang layak untuk tumbuh dan memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi.
Pembangunan tidak boleh hanya menghadirkan angka pertumbuhan yang menggembirakan, tetapi juga harus memastikan bahwa kesempatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki kekuatan modal dan akses terhadap kekuasaan.
Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama adalah kecenderungan pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir pihak.
Dalam diskursus publik, persoalan ini kerap disebut sebagai oligarki ekonomi. Istilah tersebut tidak seharusnya digunakan secara serampangan untuk menuduh individu atau kelompok tertentu, tetapi perlu dipahami sebagai persoalan struktural ketika kekuatan modal dan pengaruh ekonomi menjadi terlalu terkonsentrasi sehingga berpotensi mempersempit kesempatan masyarakat luas.
Ketika akses terhadap sumber daya, pasar, kebijakan, dan peluang usaha hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang terbatas, maka prinsip kebersamaan dan keadilan ekonomi sebagaimana dikehendaki Pasal 33 berisiko kehilangan maknanya.
Karena itu, upaya mencegah dan mengatasi praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat tidak seharusnya dibangun atas dasar kebencian terhadap pelaku usaha atau penolakan terhadap investasi.
Indonesia tetap membutuhkan investasi, dunia usaha, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, seluruh aktivitas tersebut harus berada dalam kerangka hukum dan kepentingan nasional. Modal harus menjadi instrumen pembangunan, bukan kekuatan yang mendikte arah kebijakan negara.
Dunia usaha harus tumbuh bersama masyarakat, bukan berkembang dengan mengorbankan hak dan kesempatan ekonomi rakyat.
Negara pun harus hadir sebagai pemegang mandat konstitusi yang memastikan persaingan berlangsung secara sehat, sumber daya dikelola secara bertanggung jawab, dan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak.
Dalam kerangka tersebut, berbagai ikhtiar untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional patut disambut dengan optimisme. Setiap kebijakan yang diarahkan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, memperkuat produksi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kekayaan alam, serta mengurangi ketimpangan merupakan langkah penting yang selayaknya memperoleh dukungan bersama.
Pembangunan ekonomi membutuhkan kesinambungan kebijakan, keberanian mengambil keputusan, dan komitmen untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama. Karena itu, setiap langkah positif yang mendekatkan penyelenggaraan negara pada amanat Pasal 33 perlu didukung, diperkuat, dan dikawal agar memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA:Ketum PP PERSIS Sampaikan Takziah dan Fokus Kemandirian Ekonomi pada Sesi Silaturahmi Muskernas IV Yogyakarta
