Jakarta, persis.or.id – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menyatakan dukungan terhadap agenda transformasi nasional yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut tidak berarti Jam’iyyyah akan kehilangan sikap kritis dan independensinya dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Ketua Umum PP PERSIS, Dr. KH. Jeje Zaenudin, M.Ag menyampaikan hal itu sebagai respons atas pernyataan Prabowo dalam forum Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyebut PERSIS bersama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam yang berada di belakangnya.
KH. Jeje menyambut pernyataan tersebut sebagai bentuk penghargaan sekaligus amanah moral bagi PERSIS untuk terus mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, dukungan organisasi tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan politik, melainkan pada nilai, prinsip, dan kemaslahatan masyarakat.
Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani melakukan terobosan strategis, menyelesaikan persoalan struktural, serta mendorong pembangunan dari pola ketergantungan menuju kemandirian dan kedaulatan nasional.
Atas dasar itu, PERSIS mendukung berbagai agenda transformasi pemerintahan Prabowo, terutama dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi; memperluas pemerataan pendidikan dan kesehatan; mengentaskan kemiskinan; memberantas korupsi; serta memperkuat pertahanan dan martabat bangsa.
Meski demikian, Ia menegaskan menegaskan bahwa dukungan PERSIS tetap memiliki batas dan landasan yang jelas. Sebagai organisasi dakwah, PERSIS menempatkan kepentingan agama, rakyat, dan negara di atas kepentingan politik pragmatis.
“Dukungan PERSIS adalah dukungan yang tulus, bertanggung jawab, sekaligus kritis dan dilandasi semangat amar ma’ruf nahi munkar,” tegas Ustaz Jeje, Ahad (15/11/2026).
Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah yang benar, adil, konstitusional, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat patut didukung. Sebaliknya, kebijakan maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan harus tetap dikritisi.
Ia juga mengingatkan, perubahan besar dalam pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa pembenahan moral dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, agenda transformasi yang dicanangkan pemerintah harus disertai pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penguatan keadilan sosial.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Klarifikasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, PP PERSIS Beri Catatan Kehati-hatian
