Bandung — persis.or.id - Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Muslim Jawa Barat (GSM) kecam dugaan diskriminatif kepada muslim Uighur di Xinjiang. Pasalnya, pemerintah Indonesia dinilai pasif untuk bertindak atas dugaan doktrin ideologi dan penyekapan oleh pemerintah China kepada satu juta muslim Uighur.
Salah satu peserta aksi Ketua Lembaga Kajian Harakah Hadamah Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam (PP Pemuda Persis) Dian Hardiana menegaskan aksi ini adalah bentuk solidaritas sesama muslim. Menurutnya pemerintah daerah Jawa Barat turut andil dalam bersikap soal muslim Uighur.
“Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat dan Presiden utamanya seharusnya segera menyuarakan keadilan dan hak azasi yang dirampas dari muslim Uighur. Kami menuntut pemerintah China untuk menghentikan perbuatan dzalim ini,” ucapnya kepada persis.or.id usai aksi di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (21/12/2018)
Salah satu orator Muhammad Rainul Balad menilai dugaan pembersihan dan doktrin ideologi menjadi upaya pengekangan hak beragama. Menurutnya, hal tersebut dilakukan pemerintah China secara sistematis.
“Ini dilakukan oleh pemerintah China dengan sistematis dan terencana, alasannya adalah upaya untuk menanggulangi terorisme dan mengembalikan budaya asli penduduk sana, oleh karena itu sikap dari Organisasi Kerjasama islam (OKI) dan PBB harus tegas,” ujarnya. (/RFY)
