Dengan adanya surat tersebut, maka pihak PB. PERSIS pun mengadakan permusyawaratan dengan Madjlis Agama (sekarang Dewan Hisbah PP PERSIS, red.). Surat pribadi Tuan Zamzam itupun dibalas secara resmi oleh PB PERSIS pada 30 Juni 1939. Intinya: “Atas soerat permintaan terseboet, sesoedah diadakan remboekan bersama-sama Madjlis Agama, kami dapat “kepoetoesan”: Mengaboelkan permintaan Toean terseboet” (Al-Lisaan No. 37, Juli 1939, hlm. 35). Dengan kata lain, semenjak 30 Juni 1939, Tuan Zamzam resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua PB. PERSIS.
Keputusan PB PERSIS yang disiarkan majalah Al-Lisaan pada bulan Juli 1939 itu ditambahkan dengan beberapa poin: Pertama, bahwa PERSIS tidak pernah memberhentikan Tuan Zamzam sebagai Ketua PB. PERSIS. Kedua, mundurnya Tuan Zamzam didasarkan atas kemauannya sendiri. Ketiga, PERSIS tidak turut campur dengan perkara yang dihadapi Tuan Zamzam. Namun demikian, pada poin berikutnya ada keterangan terkait fatwa agama yang justru menunjukkan pembelaan—secara tidak langsung—terhadap perkara Tuan Zamzam. Seolah, Jam’iyyah ini tetap ingin “menjaga nama baik” sang founding father-nya.
Lalu, bagaimana dengan kekosongan jabatan Ketua PB PERSIS selanjutnya? Permusyawaratan pengurus PB PERSIS yang dipimpin Wakil Ketua M. Natsir dengan Madjlis Agama (di antaranya Tuan Hassan, Ustaz E. Abdurrahman, Ustaz Qamaruddin Shaleh, dll), juga memutuskan keputusan penting lainnya. Yakni: “Dengan berhentinja t. H. Zamzam itoe, djabatan Ketoea Pengoeroes Besar, sampai Moektamar jang akan datang, akan diwakili oleh Wakil Ketoea PB Persis” (Al-Lisaan No. 37, Juli 1939, hlm. 35). Waktu itu, Natsir-lah yang menjabat Wakil Ketua PB PERSIS. Dari data ini, jelas bahwa jabatan Ketua PB PERSIS—yang kosong sebagai akibat H. Zamzam mengundurkan diri—jatuh ke tangan M. Natsir, sebagai wakilnya. Sejak tanggal 30 Juni 1939 itulah, Natsir pun menjadi pemimpin PB. PERSIS.
BACA JUGA: Mengenang 74 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir
