Medan — persis.or.id - Kantor urusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban bekerjsasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam menggelar acara Sarasehan hasil Mubes Pemuka Agama untuk kerukunan Bangsa, Bertempat di Aula Rajawali Garuda Plaza Hotel Medan, Rabu 13 Rabiul Awal 1440 H/21 November 2018 M.
Acara tersebut dihadiri dari berbagai elemen, diantaramya pihak pemerintah, pemuka dan tokoh-tokoh berbagai Ormas lintas Agama yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara.
Saresehan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua H. Muhammad Nuh, MSP dan Sekretaris PW Persis Sumut Abdul Aziz.
Prof.Dr.H. Syafiq A Mughni, staf khusus utusan Presiden membuka secara resmi acara tersebut dan sekaligus memberikan sambutan.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kita harus meyakini kekuatan dialog, dan kita harus meyakini bahwa jika rukun dan bersatu, kita akan maju.
Butir-butir yang disepakati di Jakarta pada bulan pebruari lalu kemudian disampaikan oleh Prof H. Syafiq dalam sarasehan tersebut.
Indonesia memandang bahwa Pemilu adalah sarana konstitusional yang beretika, yakni jujur dan adil untuk melahirkan pemerintahan yang sah dan legitimated sesuai kehendak rakyat.
Prof H. Syafiq mengatakan dengan tegas, bahwa segenap rakyat harus menerima, menghormati pemerintah.
M. Nuh selaku Pimpinan Wilayah Persis yang juga adik kelas prof. Syafiq mendukung dan menguatkan rekomendasi kepada legislatif.
Dia meminta agar DPR membuat Undang undang yang melindungi semua agama terhadap upaya penistaan dan penodaan agama.
Sementara Sekretaris PW Persis Sumut Abdul Aziz mengatakan kepada persis.or.id (21/11) bahwa pada Senin 1Rabiul Awal 1440 H / 19 November 2018 PW Persis Sumut juga mengahdiri acara Muzakarah Khusus dan Silaturrahim bersama Ketua Darul Fatwa Australia, Syeikh Dr. salim Alwan Al Husaini yang berasal dari Libanon. (/Humas Persis Sumut)
