Bandung, persis.or.id – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Dr. Ihsan Setiadi Latief, menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kesejukan dalam komunikasi publik, khususnya yang disampaikan oleh para pejabat negara dan tokoh nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi dinamika komunikasi politik nasional belakangan ini, terutama terkait pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menggunakan analogi historis ‘Londo Ireng’ untuk menggambarkan pihak-pihak tertentu yang dinilai mengabdi pada kepentingan asing.
Dr. Ihsan menilai, sebagai pemimpin nasional, pejabat publik perlu mengedepankan narasi yang merangkul, menenangkan, dan memperkuat persatuan bangsa. Menurutnya, penggunaan istilah atau analogi historis perlu dilakukan secara arif agar tidak menimbulkan persepsi generalisasi terhadap kelompok tertentu yang selama ini berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
"Sebagai pimpinan tertinggi negara, komunikasi publik hendaknya mengedepankan narasi yang menyejukkan, merangkul, dan tidak memunculkan polarisasi baru di tengah masyarakat," ujarnya kepada persis.or.id, Senin (26/7/2026).
Selain itu, Infokom PP PERSIS menegaskan bahwa pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengamat memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam perspektif Islam, kata Ustaz Dr Ihsan, fungsi kritik dan kontrol sosial merupakan bagian dari prinsip mu'aradhah dan tabayyun yang bertujuan menjaga keadilan serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan, pers dan jurnalis menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang bertugas menyampaikan informasi secara benar, amanah, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, LSM dan pengamat berperan sebagai mitra kritis yang membantu memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan publik.
Meski demikian, Ustaz Ihsan mengingatkan, kritik dan pengawasan harus dilakukan secara objektif, berbasis data, santun, konstruktif, serta berorientasi pada solusi.
"Kontrol sosial yang baik adalah kritik yang didasarkan pada fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kebencian atau pesimisme yang tidak menawarkan jalan keluar," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Infokom PP PERSIS juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai bentuk intervensi asing yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Namun, apabila terdapat individu, media, maupun lembaga yang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atau menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing, proses penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku secara transparan dan akuntabel.
"Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang jelas, bukan melalui generalisasi stigma di ruang publik," tegas Ustaz Ihsan.
Lebih lanjut, PP PERSIS mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, tokoh nasional, insan pers, akademisi, penggiat LSM, hingga masyarakat sipil untuk mengedepankan semangat tabayyun, dialog, dan silaturahmi kebangsaan.
Menurut Ustaz Ihsan, Indonesia membutuhkan kolaborasi seluruh komponen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan nasional. Karena itu, keberagaman peran antara pemerintah, legislatif, yudikatif, pers, dan masyarakat sipil harus dipandang sebagai bentuk sinergi dalam membangun bangsa, bukan sebagai pertentangan.
"Bangsa Indonesia yang besar ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen untuk bangkit bersama. Keragaman fungsi dan peran harus dimaknai sebagai kekuatan kolaboratif demi terwujudnya kemaslahatan umat, bangsa, dan negara," pungkasnya.
[]
BACA JUGA:Infokom PERSIS: Transfer Data Pribadi ke AS Langgar UU Perlindungan Data
