Kepala BGN mengaku tertarik dengan proses yang sudah dilakukan PP PERSIS melalui Yayasan Sabaris Insan Madani terkait SPPG PERSIS.

LPH PERSIS desak pemerintah tegakkan UU Jaminan Produk Halal dalam kesepakatan ART Indonesia–AS demi kedaulatan dan perlindungan konsumen.

Perbedaan ini merupakan hasil ijtihad masing-masing lembaga dalam memahami dalil syar’i dan data astronomi.

Himbauan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi anggota PERSIS dan umat Muslim secara umum saat melaksanakan Shalat Gerhana.

Ketua Umum PERSIS mengungkapkan pertemuan tersebut akan membuka perluasan jejaring, serta memperkuat kontribusi sosial-keagamaan PERSIS di tingkat global.

Ketua Umum PP PERSIS, memberikan tujuh arahan terkait kebijakan pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini menjadi sorotan karena berhubungan dengan kemerdekaan Palestina dan situasi kritis di Jalur Gaza.

Menuruut PP PERSIS, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi serta penghubung antara masyarakat dan berbagai kepentingan publik.

Pertemuan tersebut membahas keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terkait Gaza.

PP PERSIS juga menekankan pentingnya literasi media sebagai bekal utama bagi anak dan keluarga.

Ketum PP PERSIS menegaskan bahwa pengabdian sebagai relawan bencana memiliki nilai ibadah yang tinggi.