Muktamar XIV Pemuda PERSIS ini mengusung tema “Kepemimpinan Kader Peradaban: Meneguhkan Identitas dan Ruh Gerakan Menuju Visi Dakwah Global 2031”

LAZ PERSIS menggunakan konsep Zero Mileage untuk penyelenggaraan program QSB 2026.

Ketua Bidang Garapan (Kabidgar) Bimbingan Haji dan Umrah (Bimhajum) PP PERSIS ingatkan sejumlah hal ini agar ibadah semakin optimal.

PP PERSIS menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

PP PERSIS menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang memperkuat perlindungan anak di era digital.

Salat Id di lapangan telah diperjuangkan tokoh-tokoh PERSIS sejak puluhan tahun lalu yang menjadi bagian dari semangat meneladani praktik ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Meskipun PERSIS memiliki mekanisme internal dalam menetapkan awal bulan, keputusan akhir tetap ada pada pimpinan Jamiyyah yaitu Ketua Umum PERSIS.

Setelah empat tahun diberlakukan secara resmi, terlihat bahwa Pemerintah bersikap konsisten dalam menggunakan kriteria ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) dinilai sebagai kebijakan yang tepat untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi generasi muda.

Beberapa konten, seperti yang berkaitan dengan isu Palestina, dapat dihapus dengan cepat, sementara konten lain yang meresahkan masyarakat justru lambat ditangani.