HIMI PERSIS sukses menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) II di Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI Jakarta. Acara ini membahas strategi akselerasi kader dalam membangun peradaban dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

H Arfie Novrian kembali terpilih sebagai Ketua DPD FK KBIHU Jakarta Pusat masa khidmat 2025-2029 dalam Musda yang digelar di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da'wah. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dan persiapan bagi jamaah haji dan umrah.

Sebanyak 30 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir. Para peserta bukan hanya berasal dari Jawa Barat saja, melainkan turut hadir pula santri dari Ambon dan Bengkulu yang menjadi peserta dalam ROFI 2 ini.

Pelantikan Tasykil PC PERSIS Rangkasbitung Masa Jihad 2025-2029, berlangsung di Pesantren Persatuan Islam No. 334 Rangkasbitung – Lebak, Banten, berjalan dengan baik dan lancar.

PW Persis DKI Jakarta menggelar kunjungan kerja ke PD Persis Jakarta Timur untuk memperkuat silaturahmi, konsolidasi jamiyyah, dan membahas program pengembangan. Baca selengkapnya di sini!

Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Persis DKI Jakarta kembali menggelar pembinaan Halaqah 1 pasca-Ma'ruf yang bertempat di PD Pemuda Persis Jakarta Timur. Baca selengkapnya di sini

Dalam rangka momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Ketua PW Persis DKI Jakarta, KH Sofyan Munawar, menyampaikan pandangannya mengenai peran dan fungsi pers. Simak pernyataannya di sini

Mengenang Ustaz Kasman, dai PERSIS Banten yang berdedikasi dalam dakwah dan pendidikan Islam. Pengajiannya menyentuh hati banyak orang, hingga wafatnya pada tahun 2016, meninggalkan jejak kebaikan dan tanah wakaf untuk umat.

Hari Pers Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran pers dalam edukasi dan kontrol sosial. PP PERSIS menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan media cetak dan literasi di tengah era digital yang semakin berkembang pesat.

Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengumumkan berbagai kebijakan efisiensi anggaran dan reformasi pendidikan, termasuk penghapusan anggaran dinas, penyerahan ijazah siswa tertahan, pengelolaan BOS Provinsi, serta pelarangan jual buku, seragam, dan study tour. Simak analisis dan dukungan atas kebijakan ini.