Sebelumnya diketahui bahwa hasil Muktamar PERSIS 2022 di Soreang menempatkan pembinaan muallaf lewat BMC ini berada di bawah koordinasi Bidang Dakwah.

Saat ini, bentuk digitalisasi yang telah dilakukan dalam penyebaran fatwa Dewan Hisbah hanya baru PDF yang disebar secara terbatas.

Ustaz Jeje menjelaskan bahwa PERSIS secara resmi dan sepakat melaksanakan dan menegakan syariat Islam dalam bernegara harus mengikuti mekanisme dan sistem yang ada, harus konstitusional.

Ustaz Jeje juga memberi apresiasi kepada pihak pesantren yang telah bersedia menjadi tuan rumah dalam beberapa agenda Dewan Hisbah.

PP PERSIS: Menegakkan Syariat Islam dalam Bernegara Harus Konstitusional

Ustaz Jeje mengatakan, jika tidak ada aturan yang jelas, maka hal ini akan berpotensi perpecahan dan polemik terus menerus di tengah masyarakat

Ustaz Jeje menyebutkan, dari 3000-an aset wakaf maupun kepemilikan jam'iyyah, saat ini hampir 1.000 sertifikat yang sudah diproses.

PP PERSIS memberikan tugas dan tanggung jawab kepada tasykil HIPPI masa jihad 2023-2028 untuk mewujudkan ekonomi umat yang memiliki keunggulan dan keteladanan dalam mengimplementasikan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Prof. Atip pun menyebut besarnya peran Dewan Hisbah dalam Jam'iyyah PERSIS yang telah berusia 100 tahun ini.

Diharapkan keputusan Dewan Hisbah diharapkan dapat menentramkan umat, khususnya dalam beribadah kepada Allah Swt. Dalam beraqidah dan bermuamalah